Korupsi

Definisi korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sbb:

• perbuatan melawan hukum;
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Akibat-akibat korupsi.

Nye menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi adalah :

1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman

modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,

menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3. pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas

administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah

ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah,

memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha

terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam

kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibatakibat

korupsi diatas adalah sebagai berikut :

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap

perusahaan, gangguan penanaman modal.

2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.

3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri,

hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.

4. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi,

hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan

kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.

Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendisendi

kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang

tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Upaya penanggulangan korupsi.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin

mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan

terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu

mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies

the means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung

jawab.

Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang

masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan.

Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk

menanggulangi korupsi sebagai berikut :

a. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah

pembayaran tertentu.

b. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.

c. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah

pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan,

wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling

bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara

jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.

d. Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan

meningkatkan ancaman.

e. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi

dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban

korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya

ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi

kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized)

tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal

dengan adanya pungutan resmi. Di lain pihak, celah-celah yang membuka untuk

kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi

haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan

dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman

hukuman kepada pelaku-pelakunya.

Selanjutnya, Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan

korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan

administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih

disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras,

kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh

mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial

ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi

harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat

lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak

pula.

Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara

pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi

deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat

masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan

timbulnya korupsi.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :

1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan

partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf

http://korup.wordpress.com/korupsi