1.
PENGERTIAN
Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat ‘HKI’
atau akronim ‘HaKI’ adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual
Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir
otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati
secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur
dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan
intelektual manusia.
Secara garis besar HAKI dibagi dalam dua bagian, yaitu:
a.
Hak Cipta (copy rights)
b.
Hak Kekayaan Industri (Industrial Property
Rights), yang mencakup:
· Paten;
· Desain Industri (Industrial designs);
· Merek;
· Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair
competition);
· Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit);
· Rahasia dagang (trade secret);
Di Indonesia badan yang berwenang dalam
mengurusi HaKI adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
yang selanjutnya disebut Ditjen HaKI mempunyai tugas menyelenggarakan tugas
departemen di bidang HaKI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan kebijakan Menteri.
Ditjen HaKI mempunyai fungsi :
a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan teknis di bidang HaKI;
b. Pembinaan yang meliputi pemberian bimbingan, pelayanan, dan penyiapan
standar di bidang HaKI;
c. Pelayanan Teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Direktorat Jenderal HaKI.
Di dalam organisasi Direktorat Jenderal HaKI terdapat susunan sebagai
berikut :
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, tata letak Sirkuit terpadu, dan
Rahasia Dagang;
c. Direktorat Paten;
d. Direktorat Merek;
e. Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual;
f. Direktorat Teknologi Informasi;
Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota
WTO (World Trade Organization) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu
Agreement Astablishing the World Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian terpenting darti
persetujuan WTO adalah Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs).
Sejalan dengan TRIPs, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi
konvensi-konvensi Internasional di bidang HaKI,
2.
prinsip-prinsip
Haki
Prinsip –
prinsip Hak Kekayaan Intelektual :
1. Prinsip ekonomi
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip kebudayaan
4. Prinsip social
1. Prinsip ekonomi.
Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip keadilan.
Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.
3. Prinsip kebudayaan.
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia
4. . Prinsip social.
Prinsip social ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
1. Prinsip ekonomi
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip kebudayaan
4. Prinsip social
1. Prinsip ekonomi.
Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
2. Prinsip keadilan.
Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.
3. Prinsip kebudayaan.
Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia
4. . Prinsip social.
Prinsip social ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.
Klasifikasi Hak
Kekayaan Intelektual
Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( copyright ) , dan hak kekayaan industry (industrial property right)
Hak kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.
Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi
a. Paten
b. Merek
c. Varietas tanaman
d. Rahasia dagang
e. Desain industry
f. Desain tata letak sirkuit terpadu
Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
Pengaturan hukum terdapat hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam :
1. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
5. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( copyright ) , dan hak kekayaan industry (industrial property right)
Hak kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.
Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi
a. Paten
b. Merek
c. Varietas tanaman
d. Rahasia dagang
e. Desain industry
f. Desain tata letak sirkuit terpadu
Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
Pengaturan hukum terdapat hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam :
1. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
5. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
3.
KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dibagi menjadi dua bagian
dimana dua golongan besar hak atas kekayaan intelektual tersebut, yakni
1. Hak cipta ( copyright
), yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal
karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang
lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri.
~Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Hak
Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.(Pasal 1 ayat 1)
~Ciptaan adalah hasil setiap karya
pencipta yang menunjuk keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra
(Pasal 1 ayat 3)
. Hak kekayaan industri
(industrial property right, yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian,
terutama yang mengatur perlindungan hukum.
Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1
Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang
telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi :
a. Paten, yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi
pencipta di bidang teknologi. Hak ini memiliki jangka waktu (usia sekitar 20
tahun sejak dikeluarkan), setelah itu habis masa berlaku patennya.
~Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten: Paten adalah
hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya
di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1).
b. Merk dagang, hasil
karya, atau sekumpulan huruf, angka, atau gambar sebagai dayapembeda yang
digunakan oleh individu atau badan hukum dari keluaran pihak lain.
~Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek :
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1)
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1)
~Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar
dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
(Pasal 3)
c. Hak desain industri,
yakni perlindungan terhadap kreasi dua atau tiga dimensi yang memiliki nilai
estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industri
~Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri :
~Hak Desain Industri adalah hak eksklusif
yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas
hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
~Desain Industri
adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau
warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan
dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat
1)
d. Hak desain tata letak
sirkuit terpadu (integrated circuit), yakni
perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu, yang
merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi
~Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :
~Sirkuit Terpadu adalah suatu produk
dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen
dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang
sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam
sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi
elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)
~Desain Tata Letak adalah kreasi berupa
rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu
dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua
interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut
dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)
~Hak Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negera Republik Indonesia kepada pendesain atas
hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
(Pasal 1 Ayat 6)
e. Rahasia dagang, yang
merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam
proses produksi
~Menurut
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang :
~Rahasia Dagang
adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau
bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga
kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (Pasal 1 Ayat 1)
~Hak Rahasia
Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang
ini. (Pasal 1 Ayat 2)
4.
Dasar
Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
Hukum mengatur
beberapa macam kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan
hukum.
Terdapat tiga
jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :
(1) Benda
bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan
telekominukasi dan informasi, dan sebagainya;
(2) Benda tidak
bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan pabrik;
(3) Benda tidak
berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.
Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda
dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud, Hak Atas
Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebaginya yang tidak mempunyai bentuk
tertentu.
Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di
Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris intellectual
property right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan
intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran
manusia (the creations of the human mind) (WIPO, 1988:3).
Ruang Lingkup Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memerlukan perlindungan hukum secara
internasional yaitu :
1. hak cipta dan
hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
2. merek;
3. indikasi
geografis;
4. rancangan
industri;
5. paten;
6. desain layout
dari lingkaran elektronik terpadu;
7. perlindungan
terhadap rahasia dagang (undisclosed information);
8. pengendalian
praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.
Pembagian lainnya
yang dilakukan oleh para ahli adalah dengan mengelompokkan Hak Atas Kekayaan
Intelektual sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu :
1. Hak milik
perindustrian/hak atas kekayaan perindustrian (industrial property right);
2. Hak cipta
(copyright) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (neighboring rights).
KETENTUAN PIDANA
PASAL 72
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda
paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling
lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima
ratus juta rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau
Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,00
(Lima ratus juta rupiah).
(3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk
kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,00
(Lima ratus juta rupiah).
(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau
denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
(6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling
banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
(7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak
Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
(8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak
Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.
1.500.000.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
Disamping itu, anda danatauatau perusahaan anda
juga dapat dikenakan gugatan perdata dari pemegang atau pemilik hak cipta itu,
yang dapat menuntut ganti rugi dan atau memohon pengadilan untuk menyita
produk-produk bajakan tersebut dan memerintahkan anda atau perusahaan anda
menghentikan pelanggaran-pelanggaran itu.
5.
Hak
Cipta
Adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan2 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk perlindungan hak cipta, dalam undang-undang no 19 tahun 2002. Ciptaan yang dilindungi yaitu adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Dan untuk masa berlaku hak cipta dalam undang-undang no 19 tahun 2002, hak cipta atas suatu ciptaan ada yang berlaku hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal, dan untuk suatu badan hukum berlaku samapai 50 tahun setelah pertama kali diumumkan, dll.
Sedangkan untuk pendaftaran hak cipta tidak diwajibkan, pendaftaran hak cipta ke lembaga hukum, hanya bertujuan untuk bukti resmi jika terjadi sengketa. Dan hukuman atas pelanggaran hak cipta dapat dikenakan hukum pidana dan peramapasan oleh negara untuk dimusnahkan, menurut undang-undang no 19 tahun 2002.
Adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan2 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk perlindungan hak cipta, dalam undang-undang no 19 tahun 2002. Ciptaan yang dilindungi yaitu adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
Dan untuk masa berlaku hak cipta dalam undang-undang no 19 tahun 2002, hak cipta atas suatu ciptaan ada yang berlaku hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal, dan untuk suatu badan hukum berlaku samapai 50 tahun setelah pertama kali diumumkan, dll.
Sedangkan untuk pendaftaran hak cipta tidak diwajibkan, pendaftaran hak cipta ke lembaga hukum, hanya bertujuan untuk bukti resmi jika terjadi sengketa. Dan hukuman atas pelanggaran hak cipta dapat dikenakan hukum pidana dan peramapasan oleh negara untuk dimusnahkan, menurut undang-undang no 19 tahun 2002.
6.
Hak
Paten
Adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang tekhnologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau melakukan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukannya.
Jangka waktu paten menurut undang-undang no14 tahun 2001 adalah 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana jangka waktunya 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
Sementara itu paten di berikan atas dasar permohonan. Setiap permohinan hanya dapat di ajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.
Dan untuk pelanggaran paten sendiri, menurut undang-undang no 14 tahun 2001 dapat dikenakan hukum pidana dan peramapasan oleh negara untuk dimusnahkan.
Adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang tekhnologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau melakukan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukannya.
Jangka waktu paten menurut undang-undang no14 tahun 2001 adalah 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan untuk paten sederhana jangka waktunya 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
Sementara itu paten di berikan atas dasar permohonan. Setiap permohinan hanya dapat di ajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi.
Dan untuk pelanggaran paten sendiri, menurut undang-undang no 14 tahun 2001 dapat dikenakan hukum pidana dan peramapasan oleh negara untuk dimusnahkan.
7. Hak merk
MERK yaitu
tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi
dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain untuk
produk sejenis, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
HAK ATAS MERK adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
Fungsi dari Merek
1.Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lain.
2. membedakan suatu produk dengan produk lainnya (jati diri produk)
3. menentukan mutu /m kualitas produk
4. sebagai alat / media promosi suatu produk
CITRA MERK adalah gambaran mental subjektif tentang merk yang sama-sama dianut oleh sekelompok orang.
Komponen-komponen citra merk :
1. Konten,menjelaskan apakah konten dari suatu merk kuno atau modern
2. Favorabilitas, menjelaskan kegemaran konsumen terhadap produk tersebut positif atau negatif.
3. Kekuatan, menjelaskan sejauh mana asosiasi dirasa positif atau negatif
Pemasar bisa memilih berbagaiu metode untuk mengukur citra merk bergantung pada sedalam apa citra telah menancap di benak konsumen.
PENDAFTARAN MERK
Setiap permohonan merk diajukan kepada Direktorat Jendral Merk Departemen Kehakiman Dan HAM, dan setiap permohonan yang telah disetujui akan memperoleh sertifikat merk yang telah terdaftar dalam daftar umum merk.
HAK ATAS MERK adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
Fungsi dari Merek
1.Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lain.
2. membedakan suatu produk dengan produk lainnya (jati diri produk)
3. menentukan mutu /m kualitas produk
4. sebagai alat / media promosi suatu produk
CITRA MERK adalah gambaran mental subjektif tentang merk yang sama-sama dianut oleh sekelompok orang.
Komponen-komponen citra merk :
1. Konten,menjelaskan apakah konten dari suatu merk kuno atau modern
2. Favorabilitas, menjelaskan kegemaran konsumen terhadap produk tersebut positif atau negatif.
3. Kekuatan, menjelaskan sejauh mana asosiasi dirasa positif atau negatif
Pemasar bisa memilih berbagaiu metode untuk mengukur citra merk bergantung pada sedalam apa citra telah menancap di benak konsumen.
PENDAFTARAN MERK
Setiap permohonan merk diajukan kepada Direktorat Jendral Merk Departemen Kehakiman Dan HAM, dan setiap permohonan yang telah disetujui akan memperoleh sertifikat merk yang telah terdaftar dalam daftar umum merk.
8. Hak
Desain Industri
Hak Desain Industri adalah perlindungan terhadap kreasi dua atau tiga dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industri.
Hak Desain Industri adalah perlindungan terhadap kreasi dua atau tiga dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industri.
9. Rahasia
Dagang
Rahasia Dagang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi.
Rahasia Dagang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi.
https://fannynawang.wordpress.com/2011/03/06/klasifikasi-hak-kekayaan-intelektual/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar