Review Jurnal 16

Airin Akte Savira / 20210444 (airin_04)

Dessy lestari / 21210848 (dessy.lestari)
Juni Erbina Saragih / 23210813 (junierbinasaragih)
Siti Amanah / 26210579 (siti_amanah10)
Yuli Chatrine Castro /28210741 (chaterinecastro)

sumber:http://www.smecda.com/kajian/files/jurnal/_6_%20Jurnal_Perberasan.pdf 

PROSPEK PENGEMBANGAN PERAN KOPERASI

DALAM MASALAH PERBERASAN

Abstrak

Modifikasi kebijakan di bidang beras yang dilakukan oleh pemerintah
sejak tahun 2001 tampaknya telah mengembangkan mekanisme pemasaran beras untuk
nasional saham. Koperasi kontribusi dalam mendukung pendapatan petani dan
ketersediaan stok beras nasional juga lebih terbatas. Kurangnya kondisi stok datang
dari dua tahun terakhir ini juga tampaknya tidak mampu mengubah persepsi terhadap
kepentingan peran koperasi untuk menjadi salah satu komponen penting di tingkat nasional
padi sistem. Dalam kondisi seperti ini, tampaknya masih koperasi berusaha untuk menjadi ada
antara lain dengan mengembangkan model ketahanan pangan beberapa saham seperti bank padi,
penyimpanan makanan, dan pusat-pusat pengolahan beras beberapa. Model ini menjamin beras
saham di pusat-pusat produksi serta di daerah defisit makanan dan secara bersamaan
mengurangi ketergantungan pada impor beras yang benar-benar mengancam ketahanan nasional
substansial. Keberadaan koperasi ini, meskipun relatif kecil, namun
menjadi indikator bahwa koperasi masih memiliki potensi untuk menjadi reinvolved untuk mendukung
sistem materi padi, Yang masih diperlukan hanya berpikir logis dari kebijakan
pembuat untuk merevitalisasi peran koperasi dalam mendukung program nasional
ketahanan pangan yang benar-benar lebih pasti.

I. Latar Belakang
Sampai dengan akhir tahun 2006 Badan Pusat Statistik
menginformasikan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)
telah mencapai 48,634 juta unit, atau 99,99% dari jumlah dunia usaha ada di
Indonesia. Dari jumlah tersebut lebih kurang 68,9%-nya bergerak di setor
tanaman pangan khususnya padi, baik sebagai pemilik lahan, penyewa atau
penyakap. Dengan perkataan lain sub sektor ini menjadi tumpuan hidup dari
33,508 juta kepala keluarga, atau lebih kurang 134,035 juta jiwa rakyat
Indonesia. Oleh karena besarnya jumlah rakyat yang hidup pada sub sektor
tersebut, maka fluktuasi harga bahan pangan khususnya beras secara langsung
mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.
Rendahnya harga beras pada dua tahun terakhir diduga menjadi salah
satu penyebab berkurangnya minat petani untuk bertanam padi, yang berakibat
menurunnya produksi beras dalam negeri. Kekurangan beras di dalam negeri
memang dapat diselesaikan dengan mengimpor beras yang pada tahun 2005
mencapai 350.000 ton dan tahun 2006 mencapai 460.000 ton. Jumlah impor
yang dilakukan pemerintah ini diduga lebih kecil dari jumlah beras impor yang
masuk melalui jalur lainnya. Guna mengurangi beban impor maka pemerintah
bertekat meningkatkan produksi beras dalam negeri, untuk itu pemerintah
mendorong petani agar pada tahun 2007 terjadi tambahan produksi beras
sebanyak 2 juta ton. Usaha tersebut dilakukan melaui sistem terpadu yaitu
penyediaan sarana produksi dengan harga bersubsidi. Dorongan peningkatan

I. Latar Belakang

Sampai dengan akhir tahun 2006 Badan Pusat Statistik

menginformasikan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)

telah mencapai 48,634 juta unit, atau 99,99% dari jumlah dunia usaha ada di

Indonesia. Dari jumlah tersebut lebih kurang 68,9%-nya bergerak di setor

tanaman pangan khususnya padi, baik sebagai pemilik lahan, penyewa atau

penyakap. Dengan perkataan lain sub sektor ini menjadi tumpuan hidup dari

33,508 juta kepala keluarga, atau lebih kurang 134,035 juta jiwa rakyat

Indonesia. Oleh karena besarnya jumlah rakyat yang hidup pada sub sektor

tersebut, maka fluktuasi harga bahan pangan khususnya beras secara langsung

mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.

Rendahnya harga beras pada dua tahun terakhir diduga menjadi salah

satu penyebab berkurangnya minat petani untuk bertanam padi, yang berakibat

menurunnya produksi beras dalam negeri. Kekurangan beras di dalam negeri

memang dapat diselesaikan dengan mengimpor beras yang pada tahun 2005

mencapai 350.000 ton dan tahun 2006 mencapai 460.000 ton. Jumlah impor

yang dilakukan pemerintah ini diduga lebih kecil dari jumlah beras impor yang

masuk melalui jalur lainnya. Guna mengurangi beban impor maka pemerintah

bertekat meningkatkan produksi beras dalam negeri, untuk itu pemerintah

mendorong petani agar pada tahun 2007 terjadi tambahan produksi beras

sebanyak 2 juta ton. Usaha tersebut dilakukan melaui sistem terpadu yaitu

penyediaan sarana produksi dengan harga bersubsidi. Dorongan peningkatan

produksi padi juga dilakukan dengan cara menaikkan harga dasar pembelian

beras oleh pemerintah (HPP) melalui Intruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun

2007. Berdasarkan Inpres tersebut HPP Gabah kering panen (GKP) naik dari

Rp. 1.723,- menjadi Rp. 2.000,- per Kg, Gabah kering giling (GKG) naik dari

Rp. 2.280,- menjadi Rp. 2.575,- per Kg, dan beras naik dari Rp. 3.550,- menjadi

Rp. 4.000,- per Kg.

Kenaikan HPP juga didukung dengan kesiapan Perum Bulog untuk

membeli gabah/beras dari petani, dengan dana sebanyak Rp. 6 Triliun, yang

diproyeksikan dapat membeli beras dari petani sebanyak 1,5 juta ton. Perum

Bulog juga telah mempersiapkan sebanyak 4.500 orang personil yang tersebar

diseluruh Indonesia dan Kapasitas Gudang yang mencapai 3 juta ton. Kesiapan

Perum Bulog ini telah memberikan optimisme yang cukup besar bahwa

pendapatan petani akan dapat ditingkatkan dan petani akan terdorong untuk

meningkatkan produksi gabah/berasnya, sehingga target kenaikan produksi

sebanyak 2 juta ton beras dapat dicapai.

Perhitungan-perhitungan tersebut memang sangat menarik untuk dikaji

secara lebih mendalam karena apa yang dikemukakan sesungguhnya masih

sangat sederhana dan cenderung mengesampingkan banyak faktor yang lainnya,

yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan

petani. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) Sebagian besar petani adalah

mereka yang tergolong dalam kelompok pengusaha mikro dan pengusaha kecil,

dengan kesiapan permodalan yang sangat sedikit sehingga akan sangat mudah

dipengaruhi oleh flutuasi harga gabah/beras yang akan dijualnya; 2) Pola

produksi dan konsumsi beras yang sudah beralih dari menyimpan gabah ke

menjual gabah pada waktu panen (menurut Supriadi 1991 sebagian lebih dari

90% gabah petani di Propinsi Jawa Timur di jual pada saat panen di sawah).

Dalam hal ini bahkan menurut Soemardjan (1989) 64% petani menjual gabah

dengan sistem tebasan (semasih belum di panen); 3) Kecenderungan Perum

Bulog untuk membeli beras dan bukan gabah sehingga petani harus mempunyai

modal tambahan untuk melakukan proses gabahnya menjadi beras; 4)

Keterbatasan kemampuan Perum Bulog untuk berhubungan langsung dengan

petani dan hanya berhubungan dengan mitra usahnya yaitu para pedagang besar

di tingkat kabupaten; 5) Perubahan Status Bulog dari Badan menjadi Perum

yang berorientasi pada profit, sehingga tidak memungkinkan bagi Perum Bulog

menjual beras di bawah harga beli. Sedangkan diketahui bahwa pada musimmusim

panen harga beli Perum Bulog sering berada di atas harga pasar; 6)

Pemilikan sarana, ketersediaan personil dan mekanisme kerja Bulog dalam

pembelian gabah beras petani belum menjamin dapat dilaksanakannya

pembelian gabah/beras langsung dari petani; 7) Dari ke tujuh masalah di atas,

maka bentuk dan pola pemasaran beras di dalam negeri cenderung bersifat

oligopoli, di mana kelompok pedagang menjadi penentu harga (price maker),

sedangkan petani hanya berperan sebagai penerima harga (price taker). Dari

berbagai masalah tersebut, fungsi Perum Bulog sebagai lembaga penyangga

harga (Price buffer) dengan segala keterbatasannya, bisa diragukan

efektifitasnya.

Departemen Pertanian lebih lanjut menginformasikan bahwa pada Bulan

Maret, April dan Mei dilakukan panen masing masing pada lahan seluas 1,45

juta Ha, 1,9 juta Ha dan 1,55 juta Ha (Harian Republika tanggal 22 April 2007).

Dengan perkataan lain selama tiga bulan ini saja, dengan asumsi produksi per

Ha sebesar 4 ton, akan dihasilkan gabah kering giling sebanyak 19,6 juta Ton.

Jika produksi gabah tersebut dikonversi dalam bentuk beras maka setiap

bulannya akan ada produksi beras sebanyak 60% x 19,6 juta ton, atau sebesar

11,76 juta ton. Jika dari jumlah tersebut 90% dijual ke pasar bebas, maka pasar

akan menampung produksi sebanyak 10,584 juta ton. Dari data yang

dikeluarkan BPS tahun 2006 diketahui bahwa konsumsi beras per orang

perbulan pada 2005 rata-rata sebanyak 10 Kg Dengan jumlah penduduk

Indonesia sebanyak 220 juta, maka selama 3 bulan tersebut akan dikonsumsi

sebanyak 6,6 juta ton. Dengan demikian kelebihan produksi adalah sebesar

3,984 juta ton, sedangkan Perum Bulog hanya mampu menampung sebanyak 1,5

juta ton (27,61%). Akibatnya akan ada surplus pasar sebanyak 2,484 juta ton.

Yang menjadi pertanyaan adalah: 1) Apakah jumlah surplus yang lebih besar

dari daya tampung Bulog (suplai di pasar meningkat, sedangkan demand tetap),

tidak mempengaruhi keseimbangan pasar, yang secara langsung akan

menurunkan harga beras ditingkat petani?; 2) Apakah Perum Bulog dapat

menjual langsung produk yang sudah dibelinya ke pasar bebas, agar cashflownya

tidak terganggu ?; 3) Apakah Perum Bulog sudah mempersiapkan, sarana,

personil dan mekanisme pembelian gabah/beras langsung dari petani ?

Setelah satu bulan HPP baru ditetapkan dan panen mulai terjadi

dibeberapa daerah terlihat adanya kecenderungan bahwa nasib petani tidak

banyak berubah. Pada awal musim panen ada kecenderungan harga meningkat

dan berada di atas HPP yang ditetapkan seperti yang terlihat di Indramayu Jawa

Barat, dimana harga GKG pernah menyentuh Rp. 2.700,- per kilogram, tetapi

setelah panen berjalan satu minggu harga turun sampai dengan Rp. 1.800,- per

Kg. Demikian juga yang terlihat di Jawa Timur. Sampai dengan akhir April

tahun 2007, setelah panen diperkirakan mencapai 1 juta ton GKG dan Perum

bulog Regional Jawa Timur mentargetkan dapat menyerap Gabah Beras

sebanyak 650.400 ton ternyata baru teralisir sebanyak 12.200 ton atau 1,876%

dari yang ditargetkan.

Fenome di atas menimbulkan banyak pertanyaan yang bisa membuat

orang pesimis. Demikian juga dengan kesiapan personil Bulog yang jumlahnya

hanya 4.500 orang, sedangkan jumlah desa di Indonesia sekarang ini sudah lebih

dari 90.000 unit. Dengan perkataan lain akan menimbulkan pertanyaan apakah

satu orang personil Perum Bulog dapat melayani 20 desa atau lebih. Data di atas

sudah menjawab pertanyaan ini, tetapi semua pertanyaan tersebut di atas

akhirnya mungkin akan bermuara pada pertanyaan dasar yaitu : ”Apakah

peningkatan produksi beras nasional hanya ditujukan untuk mencukupi

kebutuhan beras dalam negeri, dengan mengesampingkan tujuan

pemberdayaan petani sebagai UMKM yang perlu dilindungi kepentingan

ekonominya dan Apakah kebijaksanaan ini sudah dilengkapi dengan

kesiapan sistem kelembagaannya”.

Dalam upaya mendukung program pengadaan beras nasional ini

memang Perum Bulog sudah merangkul banyak pihak terutama para pedagang

beras ditingkat Kabupaten dan juga koperasi Pertanian (Koptan). Dalam hal ini

Perum bulog juga sudah menjalin kerjasama dengan Induk Koperasi Pertanian

(Inkoptan). Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kapasitas Inkoptan

dan Koptan tersebut dapat mendukung mekanisme pengadaan gabah beras oleh

Perum Bulog ? Diketahui bahwa Koptan belumlah memiliki pengalaman karena

baru mulai dibentuk pada tahun 1999. Koptan juga tidak memiliki sarana yang

memadai untuk melaksanakan kegiatan yang cukup besar dan cukup rumit

tersebut. Dalam hal ini timbul pertanyaan lagi mengapa Perum Bulog tidak

merangkul Koperasi Unit Desa (KUD), yang notabene sudah memiliki

pengalaman dan sarana pendukung yang cukup banyak baik berupa Gudang

Lantai Jemur dan Kios (GLK) maupun Huler dan berbagai sana pendukung

lainnya.

II. Potensi Dan Kendala Koperasi

Keikutsertaan Koperasi dalam Program Swasembada Pangan sudah

dimulai sejak tahun 1974 dengan didirikannya Badan Usaha Unit Desa yang

kemudian berubah nama menjadi Koperasi Unit Desa. Selama lebih dari 30

tahun tahun KUD secara aktif telah dilibatkan dalam kegiatan tersebut, tidak

saja dalam pengadaan gabah/beras untuk menudukung stok beras nasional,

tetapi juga dilibatkan dalam penyediaan sarana produksi padi (saprodi),

pengolahan hasil dan pemasarannya kepasaran umum (pasar bebas). Potensi

Koperasi yang dalam hal ini KUD dalam kegiatan pengadaan Gabah dan beras

dalam beberapa Dasawarsa yang lalu memang cukup besar, baik dilihat dari

ketersedian sarana, maupun ketersedian personil. Demikian juga sesungguhnya

KUD mempunyai keterikatan usaha yang sangat kuat dengan petani, walaupun

keberhasilan KUD pada waktu itu belum lagi optimal.

Disamping potensi yang dimiliki KUD juga menghadapi banyak kendala

dan permasalahan baik yang bersifat internal seperti kejujuran pengelola KUD

dalam menggunakan dana pengadaan gabah/beras yang bersumber dari

pinjaman pemerintah (dengan subsidi bunga), maupun masalah eksternal antara

lain hubungan dengan komponen sistem lainnya seperti dengan petani dan

Perum Bulog, yang tidak selalu kondusif. Pola hubungan dengan petani

seharusnya dapat ditingkatkan seandainya KUD dapat membeli langsung gabah

beras dari petani, tetapi pola pembelian seperti ini yang kemudian dikenal

dengan Pola I, hampir tidak pernah dilakukan oleh KUD, karena adanya banyak

kendala antara lain; a) petani sudah menjual dengan sistem tebasan; b) petani

tidak memiliki lagi lumbung-lumbung untuk menyimpan gabah sehingga harus

menjual gabahnya langsung di sawah sedangkan KUD dihadapkan pada

masalah keterbatasan sarana angkutan dan personil agar dapat langsung

membeli gabah petani di sawah, serta kebiasaan KUD untuk bekerjasama

dengan para pedagang pengumpul (yang umumnya juga UMK yang anggota

KUD).

Kebiasaan sebagian besar KUD untuk membeli gabah/beras dari

pedagang pengumpul atau memberikan pinjaman modal kepada para pedagang

pengumpul nampaknya tidak dapat dijadikan justifikasi bahwa KUD belum

memberikan dampak positif bagi para anggotanya. Hal ini dapat dibuktikan

dengan besarnya fluktuasi harga di tingkat petani dari tahun 1983 samapai

dengan tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Koperasi Departemen

Koperasi dan UKM pada tahun 1999. Fluktuasi rata-rata selama 15 tahun

tersebut hanya sebesar 8,91% dengan yang tertinggi 11,29% tahun 1991 dan

terendah 6,64% tahun 1996. Angka fluktuasi ini akan sangat berbeda juka

dibandingkan dengan keadaan tahun 2004 samapi dengan tahun 2006 yang ratarata

mencapai 17,89%.

Dari data diatas mungkin dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa

keikutsertaan KUD dalam pengadaan gabah beras stok nasional dapat menekan

fluktuasi harga yang secara langsung mengurangi kerugian petani. Dari sini

selanjutnya dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya KUD mempunyai potensi

untuk menjadi stabilisator harga ditingkat petani, dan apa yang dilakukan KUD

dalam pelaksanaan program ini seperti kerjasama sama dengan para pedagang

pengumpul masih bisa ditolerir, karena para pedagang itu sendiri adalah

kelompok UMKM yang notabene juga adalah anggota KUD. Yang tidak dapat

ditolerir adalah kerjasama KUD dengan para pedagang besar yang dikenal

dengan istilah Sleeping patner. Tetapi kasus ini relatif kecil dan dari hasil

penelitian Badan litbang koperasi tahun 1995 diketahui kasus tersebut hanya

melibatkan 12,8% KUD yang ikut dalam Program Pengadaaan Pangan, terutama

di daerah-daerah sentra produksi seperti di Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan.

Hal inipun terjadi karena adanya pembatasan dan aturan yang dikeluarkan oleh

Bulog yang sangat ketat dalam hal pemenuhan kualitas gabah beras yang

disetorkan oleh KUD.

Berbeda dengan kondisi sebelum tahun 2000-an, sekarang Perum Bulog

secara terang-terangan menyatakan telah mampu memenuhi 16% dari target

pengadaan/Beras produksi dalam negeri melalui usaha kemitraan dengan para

pedagang beras ditingkat kabupaten (biasa disebut pemilik tempat penampungan

gabah/beras atau TP) yang merupakan patner usahanya. Kerjasama dengan para

pedagang ini jelas legal apalagi menghadapi era keterbukaan yang

memungkinkan Perum Bulog dapat bekerjasama dengan siapa saja yang bisa

mendukung tujuan pemenuhan stok beras nasional. Yang menjadi pertanyaan

apakah dengan pola ini harga gabah ditingkat petani sudah membaik, sehingga

dapat mendorong petani untuk lebih meningkatkan lagi produksi gabahnya.

Untuk mendapatkan jawaban kongkrit atas pertanyaan ini mungkin masih

memerlukan waktu satu atau dua tahun kedepan, tetapi yang pasti fluktuasi

harga yang cukup besar ditingkat petani merupakan indikasi awal bahwa petani

masih menjadi komponen sistem yang terlemah (hanya sebagai price taker)

dalam sistem perberasan. Dalam hal ini mungkin dapat disitir pernyataan

Sweezi (1978) yang mengatakan bahwa dalam suatu sistem, in-efisiensi yang

terjadi dalam sistem tersebut akan ditanggung oleh komponen sistem yang

terlemah. Hal inilah yang patut diwaspadai, karena bila terjadi maka petani tidak

akan dapat banyak menerima manfaat dari kebijakan perberasan yang sekarang

berlaku dan berakibat pada tidak adanya rangsanga bagi petani untuk

meningkatkan produksi beras.

Permasalahan diatas nampaknya merupakan derivasi dari masalah pokok

dalam sistem perberasan di Indonesia selama lebih dari enam puluh tahun, yaitu

belum adanya kelembagaan yang berfungsi optimal dalam mengatur

pendistribusian sumberdaya dan margin dari sistem perberasan diantara semua

komponen sistem dalam sistem tersebut yaitu petani produsen, konsumen dan

pedagang. Di era orde baru koperasi ditetapkan sebagai kelembagaan dalam

sistem perberasan, tetapi peran koperasi belum juga dinilai optimal karena

masih adanya berbagai kendala yang seharusnya dapat diselesaikan melalui

kebijakan yang bersandar pada konsep optimalitas dan bukan maksimalitas

peran dari lembaga tersebut. Koperasi dalam hal ini memang merupakan

kumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama (homogen). Orangorang

tersebut bersatu dalam wadah koperasi untuk meningkatkan

kesejahteraannya, dalam arti bila petani, maka yang diinginkan adalah

mendapatkan harga jual yang lebih baik, sehingga margin yang diterima akan

lebih besar. Sedangkan bagi konsumen yang diinginkan adalah harga beli yang

rendah. Dengan demikian menyatukan kedua keinginan tersebut dalam satu

wadah kelembagaan nampaknya akan mendapatkan kesulitan, oleh sebab itu

diperlukan dua bentuk kelembagaan koperasi yaitu koperasi produsen atau

koperasi petani dan koperasi konsumen.

Konsepsi yang demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usaha

yang memiliki peran strategis bagi anggotanya baik petani maupun konsumen.

Dalam era orde baru selama lebih dari duapuluh tahun, koperasi terutama KUD

mampu memposisikan diri sebagai lembaga yang diperhitungkan dalam

program pengadaan pangan nasional. Peran KUD juga mau atau tidak mau harus

diakui secara langsung telah mendukung keberhasilan pencapaian swasembada

beras pada tahun 1985. Demikian juga jumlah produksi petani harus diakui

secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan prasarana dan sarana produksi

mulai dari pupuk, bibit, obat-obatan, RMU yang juga dilakukan oleh KUD.

Demikian juga keterlibatan KUD dalam pemasaran gabah atau beras telah

membantu stabilitas harga gabah di tingkat petani. Peran koperasi dari sisi

konsumen, menyangkut ketersediaan bahan pangan bagi konsumen terutama

diperkotaan memang belum sebesar peran KUD di pedesaan dan hal ini

berkaitan langsung dengan sistem pemasaran beras di perkotaan yang

merupakan pasar bebas dan lebih berorientasi pada kualitas dan bukan

kuantitasnya

Memperhatikan keberhasilan koperasi dalam mendukung sistem

perberasan di Indonesia dan perubahan kebijakan yang secara tidak langsung

telah menghapus peran tersebut memang seharusnya dapat dijadikan sebagai

bahan kajian dalam menyelesaikan masalah perberasan yang dihadapi sekarang

ini. Sebelum krisis di tahun 1997 terdapat lebih dari delapan ribu koperasi yang

turut berperan dalam mendukung program pengadaan pangan nasional. Dalam

era reformasi jumlah dengan perubahan kebijakan terutama setelah tahun 2003

terjadi penurunan menjadi kurang dari 2000 koperasi. Peran koperasi tersebut

juga tidaklah sebesar sebelumnya karena tidak adanya dukungan kredit dari

pemerintah, baik untuk tujuaan penyediaan sarana produksi maupun untuk

pengadaan gabah beras dari petani. Perubahan kebijakan ini juga telah

mendorong koperasi untuk melakukan inovasi anatara lain dengan membangun

model-model pelayanan dalam bidang pangan seperti bank padi, lumbung

pangan, dan sentra-sentra pengolahan padi.

Perubahan kebijakan pemerintah dalam distribusi pupuk dan pengadaan

beras memberikan dampak serius dalam mendukung produksi padi nasional.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :

356/MPP/KEP/5/2004 yang membebaskan penyaluran pupuk dilakukan baik

oleh swasta maupun koperasi/KUD Indikasi yang terlihat dari ketidak populeran

dari kebijakan ini adalah timbulnya masalah kelangkaan persediaan pupuk,

harga pupuk yang sering jauh lebih tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Demikian juga terjadi kecenderungan monopoli penyaluran pupuk oleh swasta.

Peran koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk menurun drastis karena koperasi

tidak didukung lagi oleh ketersediaan dana dari kredit pemerintah untuk

pembelian pupuk. Penurunan peran koperasi terlihat dari hanya 40% atau 930

unit dari 2.335 KUD (saat koperasi/KUD memiliki kewenangan penuh) terlibat

dalam tataniaga pupuk. Dalam kenyataannya jumlah inipun sulit teridentifikasi.

Dalam hal penanganan ketersediaan pangan, penurunan jumlah koperasi

dari 8.427 koperasi sebelum krisis (tahun 1997) menjadi 7.150 koperasi setelah

krisis (tahun 2000) juga merupakan indikasi penurunan peran koperasi dalam

menunjang ketahanan pangan (Kementrian Koperasi dan UKM, 2003). Padahal

koperasi selama ini telah memiliki sejumlah fasilitas penunjang (gudang, lantai

jemur, RMU, dan lain-lain) yang mendukung pengadaan produksi gabah/beras,

dan koperasi mewadahi sejumlah besar petani padi. Akumulasi kelangkaan dan

kenaikan harga pupuk dengan penurunan peran koperasi berdampak serius bagi

peningkatan produksi gabah/beras petani, dan mengindikasikan bahwa

kemampuan ketahanan pangan dari sisi penawaran (supply side) melemah.

Kekurangan produksi gabah/beras di dalam negeri memaksa dilakukannya

impor beras yang berarti kerugian ganda. Di satu sisi merupakan pengeluaran

devisa untuk tujuan konsumtif, sedangkan disisi yang lain potensi sumberdaya

nasional berupa lahan, dan tenaga manusia (SDM) tidak termanfaatkan dengan

optimal. Kondisi ini tidak terlepas dari konsepsi pembangunan nasional yang

cenderung masih berorientasi pada sektor industri untuk mengejar pertumbuhan

dalam waktu cepat.

Dalam kondisi mekanisme pasar yang belum menjamin posisi petani,

dan bahkan belum tentu juga menjamin ketersediaan pangan nasional, koperasi

hadir mengangkat posisi petani dan dapat menjamin ketersediaan pangan

nasional. Koperasi yang selama ini sudah eksis sebenarnya memiliki peran

mendasar dalam penguatan ekonomi petani yakni melalui penjaminan

ketersediaan pupuk dan harga terjangkau bagi petani, penanganan dan

pengolahan gabah petani di saat surplus maupun defisit produksi, penjaminan

nilai tukar dan income petani, membuka berbagai akses teknologi, informasi,

pasar, dan bisnis kepada petani. Dalam tujuan ketahanan pangan, koperasi telah

mengembangkan beberapa model pengamanan persediaan pangan diantaranya

model bank padi, lumbung pangan, dan sentra-sentra pengolahan padi. Modelmodel

ini berperan menjamin persediaan gabah/beras baik di daerah sentra

produksi maupun daerah defisit pangan dan sekaligus mengurangi

ketergantungan terhadap impor beras yang sebenarnya secara substansial

mengancam ketahanan nasional. Karena itu bagaimana memerankan koperasi

sebagai lembaga ekonomi petani dan penguatan agribisnis di dalam

perekonomian pasar sangatlah diperlukan.

III. KEIKUTSERTAAN KOPERASI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN

UMKM

Ketahanan pangan dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam

rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia berkualitas,

mandiri, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diwujudkan

ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta

tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli

masyarakat (Dewan Ketahanan Pangan, 2002).

Ketahanan pangan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996,

diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, merata dan terjangkau. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari

sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan

atau minuman.

Beras hingga kini masih merupakan salah satu komoditi pangan pokok

bagi masyarakat Indonesia dan merupakan komoditi strategis bagi pembangunan

nasional. Pengalaman pada periode-periode awal pembangunan di tanah air

menunjukkan bahwa kekurangan beras sangat mempengaruhi kestabilan

pembangunan nasional. Bahkan hingga kini, bukan saja pada tingkat nasional,

daerah, dan rumahtangga tetapi juga tingkat internasional dimana terlihat

besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kekurangan persediaan pangan beras.

Dalam rangka menghindari dan sekaligus mengatasi akibat kekurangan

pangan pokok ini, tidaklah mengherankan jika pemerintah telah mengambil

langkah-langkah kebijakan dengan melibatkan sejumlah besar departemen dan

instansi pemerintah untuk mengatur dan mendorong ketahanan pangan di Dalam

Negeri. Departemen Koperasi adalah salah satu departemen yang sejak lama

telah ditugaskan untuk menangani dan menyeleggarakan persediaan pangan

khususnya beras bagi masyarakat. Dengan tanggung jawab ini dan disertai

dukungan pemeritah, Departemen Koperasi telah menumbuhkembangkan

kegiatan usaha dan bisnis koperasi di tengah masyarakat. Usaha koperasi yang

sudah berjalan, telah menjangkau berbagai kegiatan usaha golongan ekonomi

lemah dan telah berkembang luas ke berbagai pelosok Tanah Air.

Sejumlah fakta menunjukkan bahwa keberadaan organisasi koperasi di

sektor pertanian diakui atau tidak sangat membantu petani dalam proses

produksi pangan baik padi maupun palawija. Keberhasilan program Bimas dan

Inmas di masa lalu tidak terlepas dari peranserta koperasi/KUD sejak dari

penyediaan prasarana dan sarana produksi sampai dengan pengolahan hingga

pemasaran produk.

Meskipun demikian kini terjadi perubahan seiring berlangsungnya era

globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Untuk lebih mendorong dan mempercepat

pencapaian ketahanan pangan, pemerintah kini telah mengeluarkan sejumlah

kebijakan untuk penyaluran pupuk dan pengadaan beras. Pengambilan kebijakan

ini dianggap perlu untuk mempermudah ketersediaan pupuk di lokasi petani dan

penggunaannya dengan harga terjangkau, serta pengadaan gabah/beras yang

menjamin persediaan Dalam Negeri. Diharapkan dengan kebijakan ini petani

dapat meningkatkan produksi gabah mereka yang berarti pada satu sisi

menjamin persediaan gabah/beras di dalam Negeri dan pada sisi lain

meningkatkan income mereka. Sementara di sisi pengadaan, dengan

kewenangan luas yang diberikan kepada berbagai lembaga untuk terlibat dalam

pengadaan pangan akan menjamin stabilitas persediaan Dalam Negeri.

Secara umum, tujuan kebijakan yang diambil adalah baik, tetapi

beberapa konsekuensi kini mulai muncul. Sebagai contoh, kebijakan penyaluran

pupuk (Kepmen Perindag Nomor : 356/MPP/KEP/5/2004) memberikan

kewenangan pada pihak-pihak swasta dan koperasi/KUD sebagai

penyalur/pengecer pupuk ke konsumen. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya

(Kepmen Perindag Nomor : 378/MPP/KEP/8/1998), kebijakan baru ini tidak

lagi memberikan kewenangan penuh kepada koperasi/KUD untuk menyalurkan

pupuk, yang berarti peran koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk kini

menurun.

Perubahan kebijakan ini memiliki konsekuensi dalam jangka pendek

mengganggu sistem distribusi pupuk yang selanjutnya mengganggu

ketersediaan pupuk bagi para petani. Kekurangan ketersediaan pupuk akan

mengganggu produksi gabah petani. Kekurangan ketersediaan pupuk dan

penurunan produksi gabah merupakan dua aspek yang saling mengikat. Karena

itu kekurangan pupuk sudah tentu mengancam produksi petani, dan selanjutnya

kekurangan beras mengancam ketahanan pangan yang akan berlanjut pada

akibat kerawanan sosial. Penurunan kuantitas produksi petani berarti juga

penurunan pendapatan mereka dan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan

petani menurun. Secara nasional, penurunan produksi beras di satu sisi dan

peningkatan permintaan beras di sisi lain akan membuka kran impor. Dalam

jangka pendek impor beras berguna mengatasi kekurangan persediaan dalam

negeri, tetapi dalam jangka panjang menguras sumberdaya domestik (menguras

devisa) dan melemahkan stabilitas nasional.

Konsekuensi perubahan kebijakan yang mengganggu sistem distribusi

pupuk akan terlihat pada ketidaklancaran distribusi pupuk itu sendiri. Pemberian

kebebasan kepada berbagai pihak untuk menyalurkan pupuk di satu sisi

sementara di sisi lain pupuk sendiri merupakan “input/barang publik”, akan

merugikan individu masyarakat (petani) yang menggunakannya secara enam

tepat. Hal ini muncul disebabkan karena terjadi monopoli dan tindakan-tindakan

lainnya untuk mengambil keuntungan sendiri dan merugikan para pelaku lain.

Hal ini nyata dan telah dirasakan oleh petani yang kesulitan mendapat pupuk

dengan harga di atas HET. Di sisi lain koperasi/KUD yang terkena dampak

kebijakan tersebut telah menghadapi kondisi “idle capacity.” Indikasi idle

capacity koperasi juga terlihat pada penurunan jumlah koperasi yang berfungsi

melayani kegiatan pengadaan pangan.

Keseluruhan konsekuensi ini menunjukkan bahwa perubahan suatu

kebijakan dapat menguntungkan sebagian pelaku tetapi juga merugikan pelaku

lain. Just et al (1982) mengatakan intervensi pemerintah ke pasar melalui suatu

kebijakan yang bertujuan membantu salah satu pelaku (produsen atau

konsumen) tidak selamanya membuat pasar menjadi seimbang (menguntungkan

kedua pihak). Ketidakseimbangan pasar ini muncul sebagai akibat perubahan

perilaku setiap pelaku dalam merespon perubahan yang terjadi di pasar.

Perubahan perilaku para pelaku pasar terlihat dari berubahnya keputusankeputusan

mereka dan teridentifikasi dalam aspek-aspek seperti terjadi excess

demand dan shortage supply atau sebaliknya, harga pasar yang meningkat atau

menurun, serta peningkatan atau penurunan fungsi kedua pelaku beserta

lembaga yang membawahinya.

Selalu terdapat konsekuensi dari intervensi pemerintah ke pasar melalui

kebijakan yang diambil, tetapi yang terpenting adalah tujuan yang hendak

dicapai. Jika tujuannya adalah peningkatan produksi untuk menjaga stabilitas

ketersediaan pangan dalam negeri, maka pemerintah harus menyediakan

anggaran/biaya untuk mengkompensasi konsekuensi yang timbul akibat

perubahan kebijakan yang diambil itu. Anggaran/biaya dimaksud disebut

sebagai biaya pengadaan produksi pangan. Kompensasi ini memiliki arti ada

resiko yang harus dibayar sebagai akibat kesalahan pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, jika kebijakan distribusi pupuk yang diambil teridentifikasi

sangat kuat mengancam produksi petani (karena petani sebagai pelaku utama

supply side) maka secara substansial kebijakan tersebut tidak layak.

Mempelajari perilaku para pelaku pasar yakni koperasi/KUD dan nonkoperasi

(swasta) dalam distribusi pupuk, akan diketahui keputusan-keputusan

yang mereka ambil. Dapat juga diketahui seberapa besar penawaran dan

permintaan pupuk pada masing-masing pihak, apakah terjadi excess demand dan

excess supply pupuk, dan seberapa besar harga pupuk di pasar berada di atas

HET. Apakah penyaluran pupuk oleh masing-masing pelaku sampai ke tangan

petani sesuai prinsip enam tepat? Juga dapat dibandingkan pelaku mana yang

menyalurkan pupuk sesuai tujuan kebijakan distribusi pupuk.

Ketimpangan peran koperasi akibat idle capacity yang dialami

berpeluang mengganggu pencapaian ketahanan pangan. Hal ini disebabkan

karena : (1) koperasi berperan dalam pembinaan produksi gabah petani (secara

tidak langsung melalui penyaluran pupuk), (2) koperasi melakukan pengadaan

dan pengolahan gabah/beras petani, dan (3) koperasi menyalurkan beras kepada

konsumen. Mengenai pembinaan produksi, koperasi membawahi sekian banyak

petani sehingga penyaluran pupuk yang tepat akan memberikan jaminan bagi

produksi petani. Dalam pengadaan dan pengolahan gabah/beras, sering terjadi

surplus produksi disaat panen raya yang menyebabkan harga gabah jatuh, dan

kualitas gabah rendah seiring musim penghujan di saat panen.

Untuk menjamin nilai tukar petani, mengatasi penurunan kualitas

gabah/beras, dan menjamin bahwa surplus gabah tersebut aman untuk tersedia

dengan kualitas dan kuantitas yang dikehendaki bagi ketahanan pangan,

koperasi hadir dengan perannya. Koperasi telah mengembangkan model bank

padi, lumbung pangan, dan sentra-sentra pengolahan padi yang berfungsi

mengatasi kesulitan-kesulitan petani memasuki mekanisme pasar dan menjamin

pengadaan gabah/beras bagi ketahanan pangan.

IV. PENUTUP

Perubahan kebijakan dibidang perberasaan yang dilakukan oleh

pemerintah sejak tahun 2001 ternyata telah membangun mekanisme pasar

gabah/beras menjamin posisi petani, yang sekaligus juga tidak menjamin

ketersediaan beras untuk stok nasional. Sumbangan koperasi baik dalam

mendukung pendapatan petani dan ketersedian stok beras nasional juga semakin

terbatas. Kondisi kekurangan stok telah terasa selama dua tahun belakangan ini

juga ternyata belum mampu merubah persepsi terhadap kepentingan peran

koperasi untuk kembali menjadi salah satu komponen penting dalam sistem

perberasan nasional. Dalam kondisi seperti itu ternyata koperasi masih berusaha

untuk eksis antara lain dengan mengembangkan beberapa model pengamanan

persediaan pangan diantaranya model bank padi, lumbung pangan, dan sentrasentra

pengolahan padi. Model-model ini berperan menjamin persediaan

gabah/beras baik di daerah sentra produksi maupun daerah defisit pangan dan

sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor beras yang sebenarnya

secara substansial mengancam ketahanan nasional. Eksistensi koperasi ini

walaupun relatif kecil tetapi menjadi indikator bahwa koperasi masih memiliki

potensi untuk kembali diikutsertakan dalam mendukung sistem perberasan.

Tinggal lagi yang diperlukan adalah adanya pemikiran logis dari para pengambil

kebijakan untuk menumbuhkan kembali peran koperasi dalam mendukung

program ketahanan pangan nasional yang secara nyata semakin tidak menentu.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymus, (2002). Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan Umum Pemantapan

Pangan Nasional. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta.

-------------, (2007). Kenaikan HPP Gabah /Beras diharapkan akan mendorong petani

untuk meningkatkan produksi pad. Harian Republika tanggal 26 April tahun

2007.

Nasution Muslimin, (1991). Pengembangan Peran Koperasi senbagai kelembagaan

dalam sistem penyediaan Pangan Nasional. Badan Litbang Koperasi

Departemen Koperasi Dan UKM. Jakarta.

Soetrisno Noer, (1992). Mekamisme pasar gabah beras dan Permasalahan yang

dihadapi Koperasi dalam mendukung program Pengadaan Pangan Stok

Nasional. Badan Litabang Koperasi UKM, Departemen Koperasi dan UKM.

Jakarta

Safuan, (1994). Kajian Efektifitas Pola Pemasaran Beras di Indonesia.